Tampilkan postingan dengan label prt. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label prt. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 25 Desember 2010

Presiden Ingatkan TKI Jangan Lupa Menabung


Presiden Ingatkan TKI Jangan Lupa Menabung

 


Rabu, 15 Desember 2010, 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta warga negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri untuk bisa menyisihkan sebagian pendapatannya guna disimpan sebagai modal untuk pengembangan usaha setelah selesai menjadi TKI.

Hal tersebut dikemukakan Presiden saat berdialog dengan tiga warga negara Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri di sela-sela peluncuran program kredit usaha rakyat untuk TKI di Surabaya, Rabu (15/12).

Ketiga warga Indonesia tersebut masing-masing Nursanti asal Jawa Barat, Muhammad Nasib asal Nusa Tenggara Barat dan Kausar asal Malang Jawa Timur yang berdialog dengan Presiden melalui jalur telekonferensi. "Saya minta agar sebagian gajinya bisa ditabung sehingga nanti bisa dijadikan modal," kata Presiden kepada Kausar.

Kausar lulusan Universitas Islam Malang akan bekerja di sektor formal mengelola peternakan sapi perah di New Zealand dengan gaji setara Rp30 juta per bulan. Kausar bersama empat rekannya akan berangkat bekerja di sebuah peternakan sapi perah menyusul sembilan WNI yang sudah bekerja di sektor yang sama di New Zealand sejak dua tahun lalu.

Sementara itu kepada Nursanti, asal Jabar yang akan kembali ke Hongkong, Presiden menegaskan agar bekerja dengan baik. "Saya bekerja selama delapan tahun di Hongkong dan Taiwan, selama itu sudah tiga majikan berbeda saya bekerja," kata perempuan yang menguasai bahasa Inggris dan Kanton itu.

Nursanti mengatakan, meski ia menyukai bekerja di Hongkong namun ia tetap bangga sebagai warga Indonesia. "I like Hongkong but I love Indonesia," tegasnya.

Sedangkan Muhammad Nasib yang akan bekerja di perkebunan Kelapa Sawit di Malaysia Barat, menyatakan sudah mendapat pelatihan dan memahami hak dan kewajibannya sehingga bisa terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

"Saya sudah mempertimbangkan dengan keluarga dan mendapat pelatihan mengenai hak dan kewajiban saya," tegasnya.

Muhammad Nasib sebelumnya pernah bekerja di perkebunan sawit juga dan ia mengaku sudah mampu membeli sebidang tanah dan hewan ternak untuk modalnya kelak. Ketiga WNI yang akan bekerja di luar negeri itu menyatakan bahwa kredit usaha rakyat bagi TKI berupa pinjaman untuk pengurusan keberangkatan ke luar negeri sangat membantu terutama menghindarkan mereka dari belitan hutang rentenir.

Dalam telekonferensi itu, Kepala Negara juga mendapat laporan mengenai perkembangan kredit usaha rakyat (KUR) dan pengelolaan TKI dari Gubernur Jabar, Gubernur NTB dan Wali Kota Malang. Pada Rabu (15/12) siang, Presiden, Ibu Negara dan rombongan dijadwalkan bertolak menuju Semarang untuk kunjungan kerja selama dua hari hingga Kamis (16/12) di Jawa Tengah.

Red: Djibril Muhammad

Sumber: antara

Pembinaan Berkesinambungan bagi TKI di Hong Kong

Selasa, 31 Agustus 2010
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas warga Indonesia, Konsulat Jenderal RI di Hong Kong (KJRI Hong Kong) kembali menyelenggarakan program pembinaan bagi warga Indonesia, khususnya para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong. Dua acara yang berbeda, namun tetap dalam nafas yang sama yaitu Kursus Kecantikan Angkatan Kedua dan Penyuluhan Kewirausahaan bagi TKI di Hong Kong di Ruang Ramayana, Gedung KJRI Hong Kong, Causeway Bay (29/8).

Hadir pada kedua acara tersebut para pimpinan lembaga Farida Professional Academy of Aesthetics, tempat di mana kursus kecantikan berlangsung, Ketua dan anggota Asosiasi Pengerah TKI di Hong Kong (APPIH), Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenakertrans, wakil dari Universitas Ciputra serta staf KJRI Hong Kong.

Kursus Kecantikan angkatan kedua berlangsung selama 2 bulan sejak Mei 2010 dan diikuti 30 orang TKI yang telah melalui proses seleksi. Pelatihan tanpa biaya ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan dan peningkatan diri bagi TKI di Hong Kong yang tidak harus kembali ke Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga. Seperti halnya angkatan pertama, para peserta belajar tata rias wajah dan mengikuti kursus serta mendapatkan sertifikat kelulusan.

Sementara itu, lokakarya kewirausahaan yang diselenggarakan di tempat yang sama, diikuti oleh lebih dari 100 TKI. Dalam sambutan pembukanya, Konsul Jenderal RI, Ferry Adamhar, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat menjadi bentuk transfer pengetahuan sehingga sekembalinya ke tanah air para TKI tidak hanya membawa bekal uang dari hasil kerja mereka, tapi yang lebih penting membawa bekal ilmu dan keterampilan yang dapat mengembangkan diri dan keluarga mereka.

Senada dengan Konsul Jenderal RI, Direktur Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenakertrans, menyampaikan bahwa para TKI pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausaha yang handal, yaitu keberanian mengambil risiko serta motivasi yang kuat untuk maju. Para TKI perlu didorong dan diberi pengetahuan yang memadai untuk bagaimana menjadi wirausaha yang tidak hanya memberi pekerjaan bagi dirinya sendiri, namun juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Hal ini berarti turut memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan bangsa dan negara mengingat masih tingginya angka pengangguran, bahkan yang menyandang gelar sarjana sekalipun.

Program penyuluhan kewirausahaan merupakan kerjasama KJRI Hong Kong dengan Universitas Ciputra. Program serupa juga telah diselenggarakan pada 4 Juli 2010 lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari During-Stay Program KJRI Hong Kong yaitu program pembinaan bagi warga Indonesia, khususnya para TKI untuk menambah keterampilan dan pengetahuan mereka. During-Stay Program sendiri merupakan bagian dari rangkaian pembinaan berkelanjutan, yaitu Welcoming Program, yaitu program orientasi tentang pelayanan KJRI serta bagaimana tinggal dan bekerja di Hong Kong bagi para TKI yang baru datang—dan Exit Program, yaitu program pembekalan bagi para TKI yang akan pulang ke Indonesia, antara lain persiapan psikologis dan pengelolaan uang. (sumber: KJRI Hongkong)



Citra Pelayanan Prima untuk Pelayanan Warga di Hong Kong dan Fasilitas Diplomatik

Rabu, 15 Desember 2010
Atas dedikasinya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat, KJRI Hongkong dan Direktorat Fasilitas Diplomatik Kemlu dianugerahi penghargaan Citra Pelayanan Prima. KJRI menerima Piala Citra Pelayanan Prima yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono kepada Konsul Jenderal RI di Hongkong. Sementara, Direktur Fasdip menerima penghargaan Piagam Madya Citra Pelayanan Prima dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan. Kedua penghargaan tersebut diserahkan di Istana Wapres, hari ini (15/12).

Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP) dari Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja terhadap pelayanan publik ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 1995.

Pada acara penganugerahan tahun 2010, penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima diberikan kepada 83 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sedangkan penghargaan Piagam Citra Pelayanan Prima diberikan kepada 121 Unit Pelayanan Publik yang terbagi atas 48 UPP penerima Piagam Pratama Citra Pelayanan Prima dan 73 UPP penerima Piagam Madya Citra Pelayanan Prima.
Keberhasilan KJRI Hong Kong tidak terlepas dari upaya benah diri untuk mewujudkan visi sebagai ‘rumah yang ramah’ bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dengan bermotokan “Pelayanan Berbasis Perlindungan”, KJRI Hong Kong telah menerapkan budaya kerja (corporate culture) yang berpijak pada semangat kepedulian dan keberpihakan dengan mensinergikan seluruh fungsi di Perwakilan RI dalam mendukung kegiatan pelayanan publik dan perlindungan WNI.
Salah satu langkah inovatif KJRI Hong Hong, sejak bulan September 2007 telah mengimplementasikan program pelayanan berbasis perlindungan yang lebih komprehensif, sistematis, dan terencana dengan nama welcoming program, during stay program, dan exit program. Pada bulan Desember 2009, KJRI Hong Kong juga telah berhasil memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Direktorat Fasilitas Diplomatik merupakan salah satu unit pelayanan di Kementerian Luar Negeri yang memberikan pelayanan terhadap 224 perwakilan diplomatik asing dan organisasi internasional dengan jumlah staf sekitar 1.273 orang yang tersebar di 14 kota di tanah air.

Pelayanan Direktorat Fasilitas Diplomatik merupakan pelaksanaan dari Konvensi Wina tahun 1961 dan Konvensi Wina tahun 1963 dimana negara penerima (Pemerintah RI) berkewajiban menjamin kelancaran kerja kantor perwakilan asing dalam melaksanakan misinya di Indonesia dengan memberikan fasilitas dan kemudahan. Pada bulan Desember 2010, Direktorat Fasilitas Diplomatik juga sedang dalam proses untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.
Kementerian Luar Negeri ikut serta pertama kali  pada penghargaan ini pada tahun 2008 dimana KBRI Kuala Lumpur dan KBRI Singapura berhasil memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima, sedangkan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia mendapatkan Piagam Citra Pelayanan Prima. Selain itu penghargaan Piagam Citra Pelopor Inovasi Pelayanan Prima juga diberikan kepada Duta Besar RI Singapura (untuk Kelompok Kebijakan) dan Wakil Kepala Perwakilan RI KBRI Kuala Lumpur (untuk Kelompok Operasional).


Menlu RI : Diplomat Agar Terus Bekerja Penuh Komitmen dan Selalu Hands On

Rabu, 15 Desember 2010

Dalam kegiatan diplomasi, aspek SDM adalah hal yang terpenting selain sarana dan fasilitas yang dimiliki. Oleh karena itu Pimpinan Kemlu akan terus mendukung peningkatan dan penyempurnaan yang dilakukan Pusdiklat sebagai center of excellence untuk mendidik para diplomat kita.

Hal tersebut ditegaskan Menlu dalam acara penutupan Diklat Terpadu Sesparlu Angkatan 43 – PIM II Angkatan 29 dan Diklat Terpadu Sesdilu 45 – PIM III Angkatan 15, pada hari Selasa, 14 Desember 2010. Dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Pancasila tersebut, Menlu juga mendorong para diplomat untuk terus bekerja dengan penuh komitmen, harus selalu hands on, dan tetap prima meskipun bekerja under pressure.

Sementara itu, Kepala LAN, Asmawi Rewansyah, dalam sambutannya antara lain menyinggung bahwa seorang pemimpin hendaknya dapat berperan sebagai guru (memiliki sifat-sifat yang patut diteladani), sebagai bapak (tidak hanya menyalahkan anak buahnya), dan sebagai teman (tempat berkeluh kesah)

Selain dihadiri oleh Kepala LAN, acara penutupan tersebut juga dihadiri oleh para Eselon I dan II Kemlu dan LAN, disamping 21 peserta Sesparlu dan 32 peserta Sesdilu. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama. 

BURUH MIGRAN RAWAN PENYESATAN INFORMASI

BURUH MIGRAN RAWAN PENYESATAN INFORMASI

Written by Misan, Satuportal.net   
Monday, 16 August 2010 02:26

“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.

Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain.  Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.

Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk  Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.
Yayah Sobariah,  Ketua PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita)  Pasundan, mengungkapkan bahwa salah satu program dari PPSW ini adalah membekali para calon TKI keterampilan menggunakan ICT khususnya mengetik dan menggunakan Internet. Dengan keterampilan ini, maka kemampuan sharing TKI meningkat dan lebih mudah dipantau jika terdapat permasalahan di luar negeri.

Selain itu, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.

Dengan melek IT, maka permasalahan kekerasan yang dialami TKI bisa dikurangi. Sehingga, infomasi yang diberikan bisa menginspirasi para TKI untuk lebih waspada dan siap bekerja menjadi TKI.

“Menurut survey Bank Indonesia, 24% pengeluaran buruh migran Indonesia adalah untuk komunikasi,” ujar Sri Aryanti dari Yayasan TIFA Jakarta. Pernyataan ini disampaikan pada saat diskusi Media dan dan Buruh Migran pada acara Jagongan Media Rakyat 2010 di Yogyakarta pada 23 Juli lalu.

Menurut Sri Aryanti, perlu banyak yang dibenahi terkait dengan prosedur pengiriman buruh migran ke luar negeri. Saat ini banyak sekali pihak yang bermain dalam proses pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke luar negeri, antara lain PJTKI, Imigrasi, Pemda, dan lain-lain.  Dengan banyaknya pihak yang berperan ini, maka pengurusan perizinan menjadi panjang.

Akibat dari prosedur tersebut, maka penyesatan informasi rawan terjadi dialami oleh TKI. Oleh karenanya, salah satu solusi yang digunakan dalam penyebarluasan informasi antara lain dengan membentuk  Rumah Teknologi untuk TKI (Mahnetik). Program ini dijalankan oleh Pusat Teknologi Komunitas (PTK). Temuan PTK menunjukkan bahwa buruh migran, keluarga, dan pemegang kebijakan lainnya dapat dipertemukan dalam sebuah sistem pertukaran informasi melalui internet.

Yayah Sobariah,  Ketua PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita)  Pasundan, mengungkapkan bahwa salah satu program dari PPSW ini adalah membekali para calon TKI keterampilan menggunakan ICT khususnya mengetik dan menggunakan Internet. Dengan keterampilan ini, maka kemampuan sharing TKI meningkat dan lebih mudah dipantau jika terdapat permasalahan di luar negeri.

Selain itu, TKI akan mempunyai pemahaman akan hak-haknya sebagai TKI, karena bisa mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, TKI juga bisa mengirimkan permasalahan yang sering menimpa mereka di luar negeri. Berbagai masukan ini diharapkan bisa membantu para pemegang kebijakan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi TKI di luar negeri.

Dengan melek IT, maka permasalahan kekerasan yang dialami TKI bisa dikurangi. Sehingga, infomasi yang diberikan bisa menginspirasi para TKI untuk lebih waspada dan siap bekerja menjadi TKI.



Ringkasan Informasi Terkelola Melalui Pusat Sumber Daya Buruh Migran (http://buruhmigran.or.id)

 

Pada 1-23 September 2010 pusat sumberdaya buruh migran menghimpun beberapa artikel pada portal http://buruhmigran.or.id/. Artikel  tersebut diproduksi oleh redaksi dan juga berasal dari berbagai kontributor jaringan di 10 kota di Indonesia.
Pusat Sumberdaya Buruh Migran adalah pusat pengelolaan, pendidikan dan advokasi yang bertujuan untuk memberikan dukungan pelayanan pengelolaan informasi dan advokasi kepada buruh migran dan keluarga buruh migran, maupun mantan dan calon buruh migran. Melalui media ini diharapkan buruh migran dapat meiliki sumber acuan pengetahuan yang akurat mengenai pelbagai proses terkait dengan migrasi untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak-hak buruh migran.
Pada edisi bulan ini, beberapa artikel yang terunggah, antara lain:

1. TKI Tunggu Realisasi Kredit Murah

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri menunggu realisasi kesepakatan Pemerintah Republik Indonesia dan sejumlah bank tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk TKI. Pemerintah memberikan jaminan 80 prosen dari total dana kredit mikro yang jumlahnya bisa 60 juta setiap orang.

Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/berita/tahun/2010/bulan/09/tanggal/22/1308/tki-tunggu-realisasi-kredit-murah.h

2. Lima Langkah Lakukan Advokasi
Apa itu advokasi? Kadang kita bingung membedakan advokasi dan kampanye. Kedua kata itu memang memiliki banyak kemiripan atau bahasa Betawinya beda-beda tipis. Perbedaan advokasi dan kampanye terletak pada tujuan akhir kegiatan. Hasil kegiatan kampanye berupa dukungan dan solidaritas publik atas kondisi tertentu, sementara hasil dari advokasi adalah perubahan kebijakan atau tata perundang-undangan.

Selanjutnya: http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal/20/1248/lima-langkah-melakukan-advokasi.html

3. Kontak Pakar: Muhammad Irsyadul Ibad, Sy
Muhammad Irsyadul Ibad, Akrab disapa Ibad atau Irsyad adalah direktur Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan (infest) Yogyakarta. Lahir di Bengkulu 27, Mei 1983.  Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain: Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami Leuwiliang Bogor, MAN Argamakmur Bengkulu Utara, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/kontak-pakar/tahun/2010/bulan/09/tanggal/07/1229/muhammad-irsyadul-ibad-sy.html

4. Kuatkan Pengelolaan Informasi Buruh Migran Melalui Buletin
Yogyakarta-  Pengelolan informasi buruh migran tidak dapat hanya dilakukan dengan mengandalkan satu media. Pengarusutamaan membutuhkan pengayaan jenis media untuk mencapai target penerima informasi yang beragam. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu pengawinan (konvergensi) media juga dibutuhkan untuk mengarusutamakan isu-isu buruh migran.

Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/agenda/tahun/2010/bulan/09/tanggal/07/1223/kuatkan-pengelolaan-informasi-buruh-migran-melalui-buletin.html

5. Waspadai Perdagangan Manusia!
Perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak, patut diwaspadi dalam kegiatan perjalanan antarnegara. Terlebih, perdagangan manusia atau latah disebut dengan trafficking acapkali maujud lewat praktik-praktik yang diterima masyarakat sehingga ia tidak dianggap sebagai tindakan eksploitatif, apalagi dipandang sebagai tindak perdagangan.

Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/kajian/tahun/2010/bulan/09/tanggal/05/1211/waspadai-perdagangan-manusia.html

6. Buruh Migran Butuh Sukarelawan Pakar
Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) membutuhkan dukungan sukarelawan pakar. Para sukarelawan pakar berfungsi sebagai tim ahli yang memberikan pendapat, gagasan, analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para buruh migran. Kepakaran sukarelawan tidak dipandang dari latar belakang akademis, tapi pengetahuan dan kemampuannya dalam urusan buruh migran.

Selengkapnya: http://buruhmigran.or.id/agenda/tahun/2010/bulan/09/tanggal/05/1206/buruh-migran-butuh-sukarelawan-pakar.html

7. Pewartaan Buruh Migran Sebagai Geerakan Sosial
Mengapa buruh migran perlu bersentuhan dengan dunia pewartaan? Permasalahan buruh migran sangat rumit sehingga mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan pewartaan untuk mengurai lingkaran setan yang membelenggu mereka.

Fika Murdiana Rachman
Pengelola
——————————
Pusat Sumberdaya Buruh Migrand/a Infest Yogyakarta
Jl. Veteran Gg. Janur Kuning No. 11 A Pandean Umbulharjo Yogyakarta 55161 Telp/Fax: 0274-372378
Email: redaksi@buruhmigran.or.id
Website: http://buruhmigran.or.id/
——————————–
Pusat Sumberdaya Buruh Migran

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (Migrant Worker Resource Centre) merupakan program dukungan informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu calon atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Program dukungan ini memungkinkan para buruh migran saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan sesama buruh migran, keluarga, organisasi nonpemerintah, dan lembaga-lembaga pemerintah.
Portal ini merupakan sistem pengelolaan informasi dikelola oleh 14 Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnettik di seluruh Indonesia. Portal merupakan sarana untuk mengarusutamakan isu-isu buruh migran dengan cara padang yang memberdayakan.

Jaringan PTK Mahnettik tersebar di:
1. PTK Mahnettik Cirebon
2. PTK Mahnettik Sukabumi
3. PTK Mahnettik Cianjur
4. PTK Mahnettik Malang
5. PTK Mahnettik Blitar
6. PTK Mahnettik Kulonprogo
7. PTK Mahnettik Banyumas
8. PTK Mahnettik Cilacap
9. PTK Mahnettik Lombok Barat
10. PTK Mahnettik Lombok Tengah
11. PTK Mahnettik Lombok Timur
12. PTK Mahnettik Sumbawa
13. PTK Mahnettik Flores Timur

Buruh Migran Indonesia tersebar di pelbagai negara dengan jenis perlindungan hukum yang tidak jelas. Sejumlah kasus kekerasan yang berujung pada gangguan psikis, cidera fisik, dan kematian berlangsung begitu saja tanpa adanya perlindungan yang memadai dari pemerintah.

Buruh Migran Indonesia melihat banyak keterbatasan yanng dimiliki oleh oleh buruh migran, terkait dengan tatacara pendaftaran paspor, visi, budaya negara tujuan dan penipuan.


Pelatihan Pengelolaan Informasi Buruh Migran di Cilacap


Untuk menyiapkan pengelola informasi buruh migran yang andal, Yayasan Tifa Jakarta bersama Pusat Teknologi Komunitas (PTK) Mahnetik dan LAKPESDAM NU Cilacap mengadakan pelatihan pengelolaan informasi buruh migran (29-30 Mei 2010) di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.
Pelatihan ini diikuti 27 peserta dari calon dan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), keluarga TKI, pegiat Radio Komunitas, dan anggota Forum Warga Cilacap dari beragam usia. Pelatihan ini dipandu oleh Yossy Suparyo, Koordinator Pokja Pusat Sumber Daya Migran  dan Tim fasilitator infest Yogyakarta.
Selama 2 hari pelatihan, secara bertahap peserta belajar pengelolaan informasi, dimulai dengan belajar teknik peliputan, menulis berita, dan pengenalan portal buruhmigran pada hari pertama dan dilanjutkan dengan produksi berita suara dan pengelolaan portal pada hari kedua.
“Pelatihan serupa akan diadakan di 14 titik di Indonesia. Cilacap merupakan titik pertama yang akan menjadi model untuk pelatihan di daerah lain,” ungkap Yossy Suparyo.
Di sela-sela penyampaian materi, Yossy mengatakan pertukaran informasi tentang buruh migran dapat meningkatkan peran serta banyak orang untuk berpartisipasi pada gerakan perlindungan buruh migran.
Hal itu dibenarkan oleh Laily (28), mantan buruh migran asal Nusawungu, Cilacap di Taiwan. Laili mengalami pemerasan dari petugas bandara dan jaringan angkutan yang membawanya ke rumahnya. Ia menuliskan pengalamannya di portal forumwarga, tak lama kemudian dia dikontak sebuah lembaga bantuan hukum yang siap membantunya.
“Saya ikut diskusi kampung buruh migran di Kroya. Lalu, saya diajari internet. Saat itu saya menulis pengalaman buruk saya di terminal III Soekarno-Hatta dan ditravel. Tak lama kemudian, fasilitator Lakpedam mengontak saya, katanya ada orang LBH yang ingin bertemu dengan saya,” kisahnya.
Laili adalah salah satu mantan buruhmigran yang berlatih teknologi informasi dan komunikasi di PTK Mahnetik. Menurutnya, pengetahuan internet dan menulis yang ia pelajari di PTK Mahnetik sangat berguna baginya.
“Andai dulu saya sudah seperti sekarang, saya punya alasan untuk melawan. Dulu saya takut karena pelakunya petugas yang berseragam,” lanjutnya.
Ada beberapa hal menarik selama pelatihan, selain menjadi pengalaman pertama bagi para peserta dalam kerja pengelolaan informasi tentang buruh migran, cerita pengalaman yang dibagikan peserta mantan TKI menjadi inspirasi untuk saling menulis dan mendokumentasikan dalam berita suara.
Pelatihan ditutup dengan sebuah rencana tindak lanjut membuat gerakan solidaritas untuk mengembangan pusat sumberdaya buruh migran.(Fath)

Sejarah dan Perkembangan Hongkong


Hong Kong

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Hong Kong (Mandarin: ; Pinyin: Xiānggǎng; resminya Daerah Administratif Khusus Hong Kong) merupakan satu dari dua Daerah Administratif Khusus yang merupakan bagian dari negara Republik Rakyat Cina, satunya lagi adalah Makau. Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah ini secara resmi diserahkan oleh pemerintah Britania Raya kepada Republik Rakyat Cina.
Sebelum diserahkan pada tahun 1997, Hong Kong adalah koloni Britania Raya. Di bawah kebijakan Satu Negara Dua Sistem ciptaan Deng Xiaoping, Hong Kong menikmati otonomi dari pemerintah RRC seperti pada sistem hukum, mata uang, bea cukai, imigrasi, peraturan jalan yang tetap berjalan di jalur kiri. Urusan yang ditangani oleh Beijing adalah pertahanan nasional dan hubungan diplomatik. Otonomi ini berlaku di Hong Kong (minimal) untuk 50 tahun dihitung dari tahun 1997.

Sejarah Hong Kong

Wilayah Hong Kong diperkirakan sudah mulai ditinggali manusia sejak zaman Neolitikum namun baru dikenal secara luas saat Hong Kong diserahkan kepada Britania Raya setelah Perang Opium di abad ke-19. Sebelumnya pada 1513, pelaut Portugis Jorge Álvares, menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Hong Kong.
Dalam Konvensi Peking tahun 1860 setelah Perang Opium Kedua, Semenanjung Kowloon dan Stonecutter's Island diserahkan kepada Britania Raya sedangkan New Territories, termasuk Pulau Lantau, disewakan pada

Geografi Hong Kong

Hong Kong terdiri dari Pulau Hong Kong, Kowloon, dan New Territories jika diurutkan dari selatan . Di sebelah utara New Territories terdapat kota Shenzhen di seberang Sungai Sham Chun (Sungai Shenzhen). Di antara 236 pulau di Hong Kong, Pulau Lantau adalah yang terbesar sedangkan Hong Kong adalah yang kedua terbesar dan populasinya adalah yang terbesar. Pulau yang paling padat adalah Ap Lei Chau.
Semenanjung Kowloon menempel ke New Territories di utara, dan New Territories menempel ke Tiongkok daratan di seberang Sungai Sham Chun (Sungai Shenzhen). Hong Kong memiliki 236 pulau di Laut China Selatan, yang di mana Pulau Lantau merupakan pulau terbesar dan pulau Hong Kong yang kedua terbesar dan paling besar populasinya. Ap Lei Chau merupakan yang paling padat penduduknya di Hong Kong dan di dunia.

Transportasi Hong Kong

Dari dan Ke

Hong Kong dilayani oleh Bandara Internasional Hong Kong di Chek Lap Kok namun lebih sering dikatakan terletak di Lantau. Bandara tersebut menggantikan Bandara Internasional Kai Tak di tahun 1998 dan menjadi pusat untuk Cathay Pacific Airways, Dragonair, Air Hong Kong, dan Hong Kong Express. Maskapai Cathay Pacific dan bandara ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik di dunia oleh Skytrax. Pada 2004, bandara ini melayani 36 juta penumpang.

Dalam Kota

Hong Kong memiliki sistem transportasi dalam kota yang mapan dan modern yang terdiri dari kereta api, bus, tram, feri, dan taksi. Hampir semua layanan transportasi dapat dibayar menggunakan Octopus Card.
Jaringan kereta bawah tanah dikelola oleh MTR Corporation Limited yang mengelola MTR dan Kowloon-Canton Railway Corporation yang mengelola KCR sedangkan layanan tramnya adalah satu-satunya di dunia yang memakai kereta tram dua tingkat. Jaringan bus dikelola oleh 5 operator yang menggunakan bus dua tingkat seperti terdapat di London dan Singapura. Terdapat pula layanan taksi yang 99% armadanya menggunakan LPG.
Layanan feri yang paling dikenal adalah Star Ferry yang menyeberangi Victoria Harbour antara Tsim Sha Tsui, Central, Wan Chai, dan Hung Hom.

Pariwisata


Pariwisata adalah salah satu tonggak utama perekonomian Hong Kong dengan 21,81 juta orang turis di tahun 2004. Selama Januari sampai April 2005, jumlah turis terus meningkat sebesar 11,1% dan mencapai 7,41 juta orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat setelah dibukanya Hong Kong Disneyland Resort pada bulan September 2005.
Beberapa lokasi dan daerah yang menjadi tujuan wisata antara lain

Kowloon

Hong Kong

Lantau




SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HONGKONG

Perang Opium

Dinasti yang terakhir berkuasa dalam sejarah Tiongkok adalah Dinasti Qing. dinasti ini berkuasa selama 268 tahun, antara tahun 1644 dan 1911 dengan sepuluh kaisar berturut-turut naik takhta di Beijing. Dinasti Qing merebut kekuasaan dari Dinasti Ming pada tahun 1644 melalui pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zicheng.

Di bawah kekuasaan Dinasti Qing, pertanian Tiongkok berkembang cukup pesat karena perhatian pemerintah. tetapi dalam hubungan dengan luar negeri, Dinasti Qing sangat terisolasi karena cenderung menutup diri. Mereka merasa makmur dengan apa yang telah dicapainya tanpa bergantung pada dunia luar, sebaliknya dunia luar terutama Barat sangat bergantung pada barang-barang ekspor Tiongkok seperti sutera, tembikar, rempah, teh, dan porselen. barang-barang ekspor Tiongkok tersebut bermutu tinggi sehingga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang Eropa yang menjualnya di wilayahnya.

Dengan melihat potensi yang besar tersebut serta pasar yang menjanjikan di China tersebut , Inggris yang pertama kali berlabuh Guangzhou (Canton) pada abad ke-16 akhirnya memilih berdagang opium mulai tahun 1773 – ketika itu penggunaan opium di masyarakat China cukup luas. Inggris mendatangkan opium dari India. Strategi bisnis Inggris berjalan sukses, opium menadapatkan pasar yang luas di kalangan rakyat Guangzhou.

Banyaknya pecandu opium di Guangzhou membuat pemerintah China yang ketika itu di bawah pimpinan Kaisar Tao Kwang, pada tahun 1800 mengambil tindakan tegas dengan melarang perdagangan opium, dan pada 1839 pemerintah menyita dan memusnahkan opium di Guangzhou dan Kanton yang diimpor dari Inggris tersebut. Tindakan penguasa China ini dilakukan karena fenomena tersebut berpengaruh besar pada kondisi sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Jutaan pecandu akan membayar berapapun dan melakukan apapun untuk mendapatkan opium yang diimpor dari Inggris.

Reaksi keras penguasa China ini membuat pemerintahan Inggris memutuskan untuk melakukan perang pada tahun 1840. Perang ini dinamakan dengan Perang Opium I. Perang ini berlangsung selama tiga tahun dari 1839 hingga 1842. Perang ini dimenangkan oleh Inggris, karena kekuatan militernya lebih kuat dengan persenjataan canggih. Sejak saat itu, perdagangan opium dimulai kembali.

Perang ini menyebabkan lebih dari 30 ribu rakyat China tewas. Akhirnya penguasa China, Dinasti Qing, bersedia menandatangani perjanjian damai dengan Inggris pada 29 Agustus 1842 di atas kapal perang Inggris HMS Cornwallis di Nanjing/Nangking, sehingga perjanjian ini dinamakan Perjanjian Nanjing (Treaty of Nanjing). Isi perjanjian tersebut adalah: pertama, Cina harus membayar upeti 21 juta dolar ke Inggris sebagai ganti rugi; kedua, Cina harus membuka kembali pintu perniagaan ke dunia barat, dengan membuka pelabuhan di Guangzhou, Jinmen, Fuzhou, Ningbo, dan Shanghai; ketiga, China harus menyerahkan wilayah Hong Kong beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya kepada Inggris sebagai tanah jajahannya. Namun demikian penguasa China terus berupaya menghentikan perdagangan opium tersebut, sehingga beberapa tahun kemudian terjadi Perang Opium II. Dalam perang tersebut China kembali mengalami kekalahan.
Hong Kong Modern

Di bawah kekuasaan Inggris, Hong Kong dibangun di atas fondasi Demokrasi dan Liberalisme, sedangkan China merupakan pusat Sosialisme dan Komunisme di Asia. Secara geopolitik, hingga masa era Perang Dingin Hong Kong merupakan bagian dari agenda Containment Politics/Politik Pembendungan negara-negara Blok Barat untuk membendung penyebaran paham Komunisme wilayah-wilayah di sebelah selatannya (Asia Tenggara).

Setelah sekitar 156 tahun dikuasai Inggris, akhirnya Hong Kong dikembalikan kepada China pada 1 Juli 1997. Di bawah sistem kapitalisme, Hong Kong telah tumbuh menjadi pusat keuangan, perdagangan, pelayaran, logistik dan pariwisata internasional di kawasan Asia Pasifik, sehingga ketika awal kembalinya ke pangkuan China muncul kekhawatiran di kalangan luas masyarakat Hong Kong akan terjadi perubahan sistem dari demokrasi-kapitalis menjadi komunis-sosialis ala China. Rekonstruksi sistem ini tentu saja akan mengguncang ekonomi dan politik Hong Kong, apalagi ketika itu ekonomi China masih berada di bawah Hong Kong.

Menjelang pengembalian Hong Kong ke China, Deng Xiaoping, pemimpin China ketika itu, berjanji akan menerapkan konsep “satu negara dua sistem”. Konsep tersebut memberikan otonomi kepada pemerintah Hong Kong seperti pada sistem hukum, mata uang, bea cukai, imigrasi, peraturan jalan yang tetap berjalan di jalur kiri, kecuali urusan yang menyangkut pertahanan nasional dan hubungan diplomatik yang tetap ditangani oleh pemerintah pusat di Beijing. Dengan kata lain, konsep tersebut menjamin Hong Kong tetap berdiri di atas sistem kapitalis, dan China tetap berada dalam sistem sosialis.
Dalam perjalanannya, implementasi sistem ini berjalan dengan cukup baik. Bahkan ketika terjadi krisis moneter Asia pada tahun 1997, Beijing menyokong penuh pertumbuhan ekonomi Hong Kong sehingga bisa bertahan dan melaju pesat. Bersamaan dengan itu, ekonomi China juga berkembang dengan cepat sehingga taraf ekonomi masyarakat China daratan dan masyarakat Hong Kong semakin berimbang.

Paling tidak ada dua hal yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Hong Kong sangat baik setelah kembali dalam kekuasaan China. Pertama, pemerintah Hong Kong memfokuskan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama. Hong Kong dibangun menjadi kota modern namun dengan tetap menampilkan eksotisme nuansa klasiknya. Kebijakan ini diambil karena sektor perdagangan ketika itu sedang lemah akibat krisis moneter Asia. Langkah ini membuahkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2003, perekonomian Hong Kong mengalami pertumbuhan 31%. Selama januari sampai April, 2005, jumlah turis terus meningkat sebesar 11, 1% dan mencapai 7, 41 juta orang. Hong Kong menjadi tempat persinggahan utama bagi para pebisnis yang hendak berurusan ke Cina. Para wisatawan juga banyak berdatangan dari China daratan seiring dengan pertumbuhan taraf ekonomi negara tersebut.
Kedua, Beijing menerapkan sistem satu negara dua sistem dengan konsisten, sehingga kestabilan politik tetap terjaga, hubungan Beijing dengan Hong Kong berjalan dinamis, dan iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Hal ini tentu saja berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi Hong Kong dan memberikan kepuasan masyarakat pada pemerintah. Ekspor Hongkong ke daratan tahun 2006 mencapai puncak: HKD 8,3 miliar (Rp 9,545 triliun). Investasi Hongkong di daratan mencapai HKD 9, 2 miliar (Rp 10,580 triliun). Sedangkan investasi daratan ke Hongkong mencapai HKD 5, 1 miliar (Rp 5,865 triliun). Untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi, pemerintah kedua wilayah menerapkan sistem perdagangan bebas yang menyebutkan bahwa impor barang dari dua negara tidak dikenai bea masuk. Kebijakan ini berlaku bagi 38 item jenis perdagangan dan akan ditambah lagi 11 jenis di masa akan datang.

Apabila kedua hal ini berjalan dengan konsisten, maka Hong Kong bersama dengan China akan segera menyusul pertumbuhan ekonomi Jerman yang saat ini menduduki urutan tiga besar setelah AS dan Jepang. Hong Kong tetap akan menjadi pusat keuangan, perdagangan, logistik, pariwisata dan pelayaran internasional.

Penutup

Perang Opium I antara China dan Inggris yang terjadi pada tahun 1839-1842 terhadi karena Inggris memasarkan opium di wilayah China secara ilegal dan menyebabkan jutaan rakyat China kecanduan opium. Inggris berhasil mengalahkan China dalam perang ini dan memaksanya menandatangani perjanjian Nanjing yang salah satu isinya adalah China harus menyerahkan wilayah Hong Kong kepada Inggris.

Pada tanggal 1 Juli 1997 Hong Kong dikembalikan kepada pemerintah China. Untuk menjaga integrasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, pemerintah China menerapkan konsep satu negara dua sistem. Konsep tersebut membiarkan Hong Kong tetap menerapkan sistem ekonomi kapitalis dan sistem politik demokrasi.

Paling tidak ada dua hal yang menjadikan Hong Kong sukses dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya hingga sekarang, yaitu: pertama, pemerintah Hong Kong memfokuskan pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber devisa utama karena sektor perdagangan sejak krisis moneter Asia tahun 1997 mengalami penurunan; kedua, Beijing menerapkan sistem satu negara dua sistem dengan konsisten, sehingga kestabilan politik tetap terjaga, hubungan Beijing dengan Hong Kong berjalan dinamis, dan iklim investasi baik dari dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Dengan begitu, Hong Kong diharapkan akan tetap akan menjadi pusat keuangan, perdagangan, logistik, pariwisata dan pelayaran internasional.


Hongkong, china, Indonesia, pekerja, worker, labor, labour, tkw, tki, perawat, babu, prt, pembantu, rumah tangga, nurse, kerja, sejarah, perkembangan